JAKARTA--Partai Bulan Bintang (PBB) menyesalkan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dana haji yang terdiri atas setoran calon jamaah dan dana abadi umat yang sekarang berjumlah Rp 95 triliun dan akan meningkat jadi Rp 100 trilun awal tahun depan diinstruksikan Presiden Jokowi agar sebesar Rp 80 triliun digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (28/7).
Yusril mengatakan, pemerintah kini sedang dililit utang di dalam dan luar negeri sehingga sulit mencari pinjaman. Termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum tiga persen seperti diatur dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengiming-imingi rakyat dengan kata-kata 'jangan kuatir, uang kita masih banyak.
"Dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga presiden. Sekarang pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula," demikian Yusril.
"Walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (28/7).
Baca juga : Pesan SBY, Jangan Gunakan Kekuasaan Melampaui BatasDia menjelaskan, dana haji begitu besar yang digunakan membiayai infrastruktur penuh dengan resiko. Salah satunya bisa saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jamaah haji. "Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka," beber Yusril.
Yusril mengatakan, pemerintah kini sedang dililit utang di dalam dan luar negeri sehingga sulit mencari pinjaman. Termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum tiga persen seperti diatur dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengiming-imingi rakyat dengan kata-kata 'jangan kuatir, uang kita masih banyak.
"Dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga presiden. Sekarang pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula," demikian Yusril.
Sumber : RMOL.CO
 |
| Presiden Jokowi |
